BPR atau Bank Perkreditan Rakyat sudah jamak kita temui di kota kecil hingga pelosok kecamatan, sedangkan di kota besar popularitas BPR masih kalah jauh dengan Bank Umum. Ditengah gempuran layanan transaksi digital (Alipay, Jenius, marketplace kredit peer to peer lending (P2P) seperti Investree, Modalku), peran bank masih signifikan di dalam kehidupan masyarakat, walaupun data perbankan menunjukkan bahwa ternyata baru 40% masyarakat Indonesia yang punya rekening bank.

Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sendiri memang sejak awal difokuskan untuk melayani masyarakat khususnya di daerah terpencil dalam kelompok yang lebih kecil lagi yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank umum. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, BPR lebih terbatas proses bisnisnya karena tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

SLIK OJK adalah sistem layanan informasi nasabah atau debitur yang disediakan oleh OJK untuk para pelaku industri keuangan, bank maupun non-bank seperti lembaga pembiayaan maupun Bank Perkreditan Rakyat, dan nasabah perbankan yang ingin mendapatkan informasi status kredit di sistem perbankan/keuangan.

Dengan sistem ini pelaku industri keuangan memberikan laporan berkala tentang informasi debitur kredit kepada OJK. Nasabah juga bisa mendapatkan informasi di dalam SLIK melalui staf OJK.
SLIK OJK banyak dimanfaatkan langsung oleh pelaku industri jasa keuangan untuk memberikan laporan sekaligus melihat data nasabah pemohon kredit sebelum lembaga keuangan memberikan kredit. Pelaku industri keuangan bisa memanfaatkan situs SLIK OJK di https://slik.ojk.go.id/slik. Selain itu bisa melalui aplikasi Informasi Debitur, disingkat iDeb.

Sejak Awal tahun 2018 Bank Umum dan BPR sudah melakukan pengiriman data ke SLIK OJK. Namun ada perbedaan mengenai jenis kolektibilitas data antara Bank dan BPR. Sejak diimplementasikannya POJK Nomor 33/POJK.03/2018 dan 29/POJK.03/2019 Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, maka kolektibilitas kredit antara Bank dan BPR sudah disamakan.